Jakarta | 20 Oktober 2025 — Sebuah momentum langka terjadi di Gedung Utama Kejaksaan Agung (Kejagung) Jakarta. Presiden Prabowo Subianto hadir menyaksikan secara langsung penyerahan aset sitaan hasil tindak pidana korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya, senilai fantastis Rp13,2 triliun.
Aset senilai belasan triliun rupiah itu diserahkan Kejagung kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bentuk pengembalian kerugian negara akibat kasus korupsi yang terjadi pada periode 2021–2022.
Penyerahan dilakukan secara simbolik oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo.
Di hadapan para pejabat tinggi negara dan awak media, pemandangan tumpukan uang senilai Rp2,4 triliun dalam bentuk tunai menjadi perhatian utama. Sisanya berupa aset lain seperti tanah, bangunan, dan rekening hasil sitaan.
Momen itu disebut Prabowo sebagai tanda baik bagi arah pemerintahan yang ia pimpin. “Kebetulan ini pas satu tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik,” ujarnya sambil tersenyum.
Prabowo menilai, pengembalian uang hasil korupsi ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah bekerja serius untuk menyelamatkan kekayaan negara dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab.
“Ini bukti bahwa pemerintah kita tidak tinggal diam. Pemerintah bekerja keras dan berani mengambil langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara,” tegasnya di hadapan Jaksa Agung dan Menteri Keuangan.
Menurutnya, hasil sitaan Rp13,2 triliun itu bukan hanya angka besar, tetapi potensi perubahan besar bagi jutaan rakyat Indonesia jika dimanfaatkan dengan bijak.
Prabowo mencontohkan, dana sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia yang saat ini kondisinya masih jauh dari layak.
“Kalau kita pakai uang ini untuk sekolah, bisa 8.000 sekolah lebih kita renovasi. Anak-anak kita berhak mendapatkan tempat belajar yang baik,” katanya.
Selain pendidikan, Prabowo juga menyoroti kehidupan masyarakat pesisir yang selama ini sering terpinggirkan. Ia menyebut dana tersebut juga akan diarahkan untuk membangun 600 kampung nelayan modern.
“Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka uang Rp13 triliun bisa membangun 600 kampung nelayan lengkap dengan fasilitas modern,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama 80 tahun Indonesia berdiri, banyak komunitas nelayan yang belum pernah tersentuh pembangunan layak. Kini, pemerintah bertekad memperbaikinya.
“Sudah terlalu lama masyarakat nelayan tidak diperhatikan. Sekarang kita ingin ubah itu, kita ingin mereka hidup dengan fasilitas yang layak, dengan sanitasi, listrik, sekolah, dan dermaga yang baik,” tambahnya.
Rencana besar itu bukan sekadar janji. Prabowo memastikan bahwa program 1.100 desa nelayan modern akan terus dikejar hingga akhir tahun 2026.
“Target kita sampai akhir 2026 membangun 1.100 desa nelayan. Masing-masing akan kita biayai Rp22 miliar, agar bisa hidup mandiri dan sejahtera,” tegas Presiden.
Ia juga menyinggung soal semangat pemberantasan korupsi yang harus menjadi budaya nasional. Menurutnya, setiap rupiah hasil kejahatan negara harus dikejar hingga tuntas.
“Saya gereget, kalau bisa kita kejar lagi tuh kekayaan yang diselewengkan. Karena uang seperti ini bisa menyejahterakan jutaan rakyat,” ungkapnya dengan nada tegas.
Prabowo menegaskan, hasil pengembalian aset ini akan dikawal dengan ketat agar penggunaannya benar-benar tepat sasaran dan tidak kembali bocor di tengah jalan.
“Kita tidak ingin uang hasil sitaan ini menguap lagi. Setiap rupiah harus kembali ke rakyat,” ujarnya, disambut tepuk tangan hadirin.
Momen simbolik di Kejagung itu bukan sekadar seremoni. Bagi banyak pihak, itu menjadi pesan kuat dari Presiden Prabowo bahwa perang melawan korupsi tak akan berhenti — dan setiap rupiah hasil kejahatan harus kembali menjadi energi untuk membangun bangsa.**
(Vona Tarigan)
